Sebuah jajak pendapat di Filipina yang telah menyimpulkan rakyat sangat puas dengan cara Presiden Rodrigo Duterte memerangi narkoba.

Sejak menjabat presiden Duterte telah memerintahkan aparat keamanan menghabisi semua pelaku yang dianggap terlibat dengan narkoba, baik penjual, pemakai, dan pengedar.

Survei yang telah dilakukan oleh Social Weather Stations ini melibatkan sekitar 1.200 responden dan juga mereka mengaku sangat puas dengan tiga tahun kampanye dari Duterte memerangi narkoba. Sebanyak 82 persen dari responden ini menyatakan sangat puas karna tindakan Duterte berbagai alasan peredaran narkoba dan juga kejahatan sudah berkurang.

Dikutip dari laman Arab News, Senin (23/9), namun ada 12 persen responden menyatakan tak puas karna mereka meyakini pengedar narkoba juga masih banyak dan juga terlalu banyak pelanggaran dan pembunuhan yang dilakukan oleh polisi. Survei ini juga dilakukan dari akhir Juni lalu.


Laporan survei ini telah dirilis hanya dua hari sejak bocornya informasi memo presiden yang telah memerintahkan lembaga pemerintah dan juga perusahaan negara supaya menolak pinjaman atau bantuan dari 18 negara yang juga termasuk Dewan Hak Asasi PBB, di antaranya Inggris, Spanyol, dan Australia. Negara-negara ini selama itu telah mendukung resolusi PBB untuk menyelidiki cara Duterte menghabisi pelaku narkoba.

Polisi mengatakan mereka sudah membunuh lebih dari 6.700 tersangka pengedar narkoba yang semuanya menolak ditangkap serta menyangkal pada keterlibatan mereka dalam tewasnya ribuan pengedar narkoba lain yang masih penuh misteri.


Polisi juga menyangkal tuduhan kelompok pembela HAM yang juga menyebut mereka mengeksekusi target, merekayasa laporan, dan juga merusak barang bukti dan lokasi kejadian.

Juru bicara kepresidenan, Salvador Panelo mengatakan survei ini juga telah memperlihatkan komunitas internasional salah paham dalam menyikapi apa yang terjadi selama ini.

"Jika benar memang ada pelanggaran hak asasi maka rakyat negeri ini juga akan bangkit melawan pemerintah," ungkap Panelo.

"Tak benar polisi membunuh seenaknya, mereka tak boleh melakukan itu."

Sebanyak 47 negara Dewan HAM PBB Juli lalu telah setuju meminta laporan lengkap tentang pembunuhan yang terjadi. Tapi menteri luar negeri Filipina mengatakan tindakan ini tak akan diizinkan di Filipina.

Panelo juga menuturkan penyelidikan di dalam negeri telah dilakukan dan resolusi PBB itu tak adil dan sebuah penghinaan.

Mahkamah Kriminal Internasional sejak tahun lalu menggelar penyelidikan awal untuk menentukan apakah ada alasan untuk menyelidiki Duterte. Menjadi respons atas tindakan ini Duterte menarik keanggotaan Filipna dari Mahkamah Kriminal Internasional.

Phil Robertson perwakilan Human Rights Watch Asia menuturkan survei di dalam negeri yang telah memperlihatkan dukungan kepada Duterte dan tindakan kerasnya ini justru memperlihatkan di situlah perlunya penyelidikan internasional.

"Sangat konyol mengatakan sudah ada penyelidikan nasional atas kejahatan ini. Ini menggelikan," kata Robertson kepada stasiun televisi ANC.

"Mereka-mereka yang terlibat pada kejadian ini selama ini sangat kebal hukum," ungkap dia.