Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia Yeo Bee Yin diminta mundur dari jabatannya. Hal ini juga terkait keterlibatan keluarganya pada IOI Corporation, salah satu perusahaan yang juga diduga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Laman The Star melaporkan, Rabu (25/9), Yeo diminta mundur untuk menghindari konflik kepentingan, antara bisnis keluarganya dengan penanganan masalah kabut asap lintas batas.

Ada empat perusahaan perkebunan sawit di Indonesia merupakan milik warga Malaysia yang diduga terlibat karhutla. Perusahaan kelapa sawit itu diduga sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan.


Dua dari empat perusahaan tersebut ialah Sukses Karya Sawit milik IOI Corporation, dan Sime Indo Agro milik Sime Darby Plantation.

Suami Yeo, Lee Yeow Seng menjabat menjadi CEO IOI Properties Group Berhad.

Jumat lalu, Ketua Asosiasi Tionghoa Malaysia Nicole Wong meminta Yeo untuk segera mengundurkan diri.


"Ia juga mengatakan lima hari yang lalu jika Undang-Undang Kabut Lintas Batas harus segera disahkan untuk Malaysia dan juga negara-negara Asia Tenggara, khususnya yang selalu dilanda kabut asap, namun perusahaan suaminya termasuk di antara empat yang disebutkan oleh pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk kebakaran hutan," ujar Wong di akun Facebooknya.

Nicole juga mengatakan, keterlibatan perusahaan milik suami Yeo juga dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Tak pantas YBY (Yeo Bee Yin) untuk mengurus isu (kabut asap) ini, sementara juga perusahaan suami beliau ialah salah satu suami yang terlibat," tegas Nicole.

Tanggapan Yeo

Menanggapi hal ini, Yeo juga mengatakan masalah kabut asap dan keterlibatan perusahaan seharusnya ditangani oleh pemerintah Indonesia. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia perlu menyelidiki lebih dulu, perusahaan yang juga mungkin terlibat kasus karhutla yang telah menyebabkan kabut asap hingga ke negerinya.

"Saya berharap jika alih-alih mengkritik, oposisi bisa memberikan gagasan konstruktif untuk menyelesaikan masalah serupa di masa depan," ungkap Yeo. "Kami juga menyambut ide baik dari pemerintah dan juga oposisi."

Sebelumnya, Yeo menyatakan memang akan menyusun undang-undang baru supaya mengatur perusahaan Malaysia di luar negeri. Disebutkan, nantinya juga warga Malaysia akan diminta bertanggung jawab pada saat perusahaannya menyebabkan polusi udara di luar negeri. Yeo juga mengatakan, undang-undang polusi lintas batas ini memang akan berlaku untuk perusahaan ataupun individu.

"Kami juga sedang mempersiapkan kebijakan dan kini akan membawanya ke (rapat) kabinet untuk disetujui. Setelah disetujui, draft akan segera disiapkan," kata Yeo.

Yeo menambahkan, kondisi kabut asap yang berada di Malaysia akan segera membaik. Hal ini juga terkait dengan perubahan dari arah angin.

"Departemen Meteorologi kami juga sudah mengumumkan jika akan ada perubahan arah angin dan kami mengharapkan musim hujan tiba," ungkapnya.

Undang-undang untuk jerat perusahaan Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebelumnya mengatakan perlunya mengesahkan undang-undang untuk memaksa perusahaan sawit yang berasal dari Malaysia bertanggung jawab.

"Jika kita temukan bahwa mereka (perusahaan sawit) tak mau mengambil tindakan, kita juga harus mengesahkan undang-undang yang akan membuat mereka bertanggung jawab atas kebakaran di properti mereka, bahkan di luar Malaysia," jelas Mahathir, seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis (19/9).

Mulai pekan lalu, Departemen Lingkungan Hidup Malaysia kini akan memberlakukan larangan pembakaran di ruang terbuka. Aturan ini juga telah berlaku di seluruh wilayah Malaysia hingga periode musim kemarau berakhir, kecuali memang untuk kepentingan kremasi.

Meski demikian, menurut Mahathir sejumlah upaya ini tersebut belum tentu cukup untuk menurunkan intensitas kabut asap di wilayahnya.

"Langkah-langkah ini juga telah kita tempuh, namun kita perlu menemukan cara lain untuk mengurangi kabut asap di wilayah kita," ungkap Mahathir.