Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tiba-tiba memecat Penasihat Keamanan Nasional AS yakni John Bolton. Melalui akun Twitternya, Trump telah mengatakan tak setuju dengan banyak saran yang diajukan Bolton.

"Saya sudah memberi tahu John Bolton waktu tadi malam jika jasanya sudah tak dibutuhkan lagi oleh Gedung Putih," ujar Trump melalui Twitter pribadinya, Selasa (10/9) malam.

Dilansir dari laman Business Insider, Selasa (10/9), pemecatan dari Bolton ini telah terjadi setelah dirinya berdebat dengan Trump tentang rencana kontroversial supaya menjadi tuan rumah untuk pertemuan damai dengan Taliban. Sebelumnya, pertemuan yang juga akan membahas solusi untuk mengakhiri perang Afghanistan itu rencananya memang akan dilangsungkan di Camp David, wilayah khusus presiden AS yang terletak pada Perbukitan Catoctin, Amerika Serikat.

Bolton sendiri sudah lama dikenal di bidang keamanan AS. Ia sudah bekerja untuk kebijakan luar negeri dan juga masalah keamanan nasional sejak awal 1980, di bawah pemerintahan Reagan. Pada saat itu pula, Bolton memang dikenal menjadi pengamat pertahanan yang skeptis terhadap birokrasi AS dan juga lembaga internasional.

Baca Juga : Kemlu Imbau Nelayan Tidak Melaut di Sabah, Ada Potensi Abu Sayyaf Beraksi

Selama bertahun-tahun bergelut di bidang keamanan, Bolton sudah membuat beberapa keputusan kontroversial. Salah satunya yakni mengadvokasi serangan militer pendahulu, terhadap Korea Utara dan Iran. Bolton juga pernah mendorong Rusia menyembunyikan Edward Snowden, mantan anggota dari CIA yang membocorkan informasi program mata-mata rahasia NSA.

Di era pemerintahan George W. Bush, Bolton pernah menjabat menjadi wakil menteri pengendali senjata. Ketika itu, Bolton berusaha meyakinkan jika Irak memang memiliki senjata pemusnah massal. Pernyataan tersebut dibuat menjadi pembenaran supaya pasukan AS bisa untuk memasuki wilayah Irak.

Usai menjadi wakil menteri, Bolton kemudian menjadi duta besar AS untuk PBB. Selama masa jabatannya sebagai perwakilan AS di PBB, ia terus mendorong penegakan sanksi terhadap negara-negara yang dituduh memiliki atau mengembangkan senjata nuklir.


Dikutip dari Business Insider, Selasa (10/9), Bolton juga pernah mengklaim jika Kuba berkoordinasi dengan Libya dan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Tapi, klaim Bolton disebut tak memiliki bukti pendukung.

Selama masa kepemimpinan Trump, sekitar 16 bulan sudah Bolton menduduki posisi menjadi penasihat keamanan nasional.